Menu Click to open Menus
Home » Tulisan Lepas » Memahami Politik Penghapusan Perda

Memahami Politik Penghapusan Perda

(669 Views) June 16, 2016 10:42 am | Published by | No comment

Memahami Politik Penghapusan Perda
@ Catatan Penghapusan Perda #1 : Eko Jun

IMG-20160616-WA0000

Peraturan daerah (perda) lahir dari proses yang panjang, sebagai bentuk kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Kedudukannya tentu saja lebih tinggi dari peraturan bupati (perbup) yang hanya bersifat sepihak. Harus dipahami bahwa legislatif itu memiliki banyak warna sebagai cerminan elemen masyarakat yang diwakilinya. Lain dengan eksekutif yang hanya punya satu warna.

Jika satu perda lahir, maka itu adalah perwujudan dari kehendak rakyat. Lain dengan perbup yang lebih mencerminkan kehendak penguasa. Karena itu, keputusan pemerintah pusat yang membatalkan 3.143 perda memang perlu disikapi dengan kritis. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, diantaranya :

Pertama, Segi Prosedur Pembuatan Perda
Proses pembuatan perda bermula dari usulan pembahasan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) untuk dimasukkan di program legislasi daerah (prolegda). Usulan bisa datang dari eksekutif, bisapula dari legislatif. Usulan dari legislatif lazim disebut sebagai raperda inisiatif.

Selanjutnya, dibuat penelitian awal. Biasanya Pemda bekerjasama dengan fakultas hukum dari universitas tertentu. Dalam dunia bisnis, proses ini semacam studi kelayakan bisnis. Menggali banyak hal, mulai dari sistem nilai dan norma sosial yang melatarbelakangi raperda hingga kajian hukumnya. Secara sederhana, raperda yang lolos dari proses ini semestinya sudah sinkron dengan tata nilai yang berlaku serta sudah sesuai dan sebangun dengan sistem hukum nasional. Dari sini lalu dibuatlah penyusunan pasal demi pasal dari raperda dimaksud.

Dalam pembahasan materi raperda, banyak mekanisme yang ditempuh. Seperti halnya studi banding ke daerah lain, public hearing dengan elemen masyarakat hingga pembahasan ditingkat pansus. Setelah selesai dibahas, disahkan dirapat paripurna. Diajukan kepada gubernur untuk dievaluasi. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak ada evaluasi, maka raperda tersebut resmi diundangkan sebagai perda yang bersifat mengikat.

Prosedur yang panjang, legal dan melibatkan banyak unsur ini adalah perwujudan dari kedaulatan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri (otonomi daerah). Karenanya tidak bisa dimentahkan begitu saja. Alasan bahwa perda tersebut bertentangan dengan peraturan diatasnya atau bertentangan dengan sistem hukum nasional menjadi aneh, karena sudah dilakukan kajian yuridis terhadap raperda dimaksud.

Dititik ini, pembatalan perda secara sepihak oleh pemerintah pusat bisa dimaknai sebagai pengangkangan terhadap hak otonomi daerah. Atau lebih parah, yakni bangkitnya otoritarianisme dan kembalinya sistem pemerintahan yang sentralistik.

Kedua, Segi Substansi Perda
Sebagaimana lazimnya sebuah produk hukum, maka perda juga tidak bisa dilepaskan dari nilai – nilai dan sistem norma sosial yang berlaku didaerah bersangkutan. Perda bisa dipahami sebagai proses rekayasa sosial untuk menjaga dan melestarikan nilai – nilai luhur dan ideal masyarakat atau untuk mengarahkan masyarakat pada sistem dan nilai sosial itu.

Setiap daerah punya adat, tradisi dan kebiasaan khas. Perda dihadirkan oleh Pemkab setempat untuk menjaga kearifan lokal (local wisdom) tersebut atau mengarahkan masyarakat pada nilai – nilai luhur tersebut. Bisa berupa bahasa, pakaian, kemampuan, tradisi dll. Tidak ada yang salah dengan perda tersebut, selama masih memiliki cantolan hukum diatasnya. Dan urusan itu sudah selesai pada saat kajian yuridis dari fakultas hukum.

Dititik ini, pembatalan perda secara sepihak oleh pemerintah pusat bisa dimaknai sebagai praktek pemberangusan atas kearifan lokal. Tuduhan bahwa perda tersebut bersifat intoleran dan tidak menghargai kebinekaan malah akan berbalik kepada pemerintah pusat. Justru pemerintah pusatlah yang tidak menghargai kemajemukan rakyat di daerah dan bersifat intoleran atas kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat setempat.

Ketiga, Segi Bias Standar Ganda
Langsung ke pokok pembahasan, urusannya akan semakin runyam jika ada bias keadilan dari daftar perda yang dicabut oleh pemerintah pusat. Maksudnya, ada double standard dimana satu perda dicabut karena dianggap intoleran dan tidak menghargai kebinekaan, sedangkan ditempat lain perda serupa tidak dicabut.

Dititik ini, pencabutan perda oleh pemerintah pusat akan dimaknai sebagai rekayasa sosial yang bersifat politis dan ideologis. Bahwa kehidupan bernegara tengah dibawa ke satu titik tertentu, sesuai dengan ideologi politik yang dianut oleh pihak yang sedang berkuasa.

Terakhir
Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih kuat saat berurusan dengan pemerintah pusat. Sekedar contoh, pemerintah daerah bisa menghentikan kepesertaan daerahnya dari program BPJS sebagaimana Pemprov Bali, bisa menolak komoditi impor tertentu ke wilayahnya sebagaimana Pemprov Jatim, bisa menegosiasikan bagi hasil produk pertambangan sebagaimana Pemprov Papua dan banyak lagi hal lainnya.

Karena itu, boleh saja pemerintah daerah menolak keputusan sepihak dari pemerintah pusat jika dianggap merugikan serta mencederai nilai dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Wallahu a’lam.

Share this...
Print this page
Print
Tags: ,
Categorised in:

No comment for Memahami Politik Penghapusan Perda

Leave a Reply