Tingkatkan Kualitas PKP, BPMPD Adakan Pelatihan bersama Ibu Gubernur

Tingkatkan Kualitas PKP, BPMPD Adakan Pelatihan bersama Ibu Gubernur

Reporter : Yahya

Tingkatkan Kualitas PKP, BPMPD Adakan Pelatihan bersama Ibu Gubernur
Purwakarta, Publikjurnalistik – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat Dede Rusdia, menilai masih banyak Tugas Pendamping Kader Posyandu (PKP) yang belum terselesaikan tahun 2015 lalu, oleh karena itu tahun 2016 ini, BPMPD Provinsi Jawa Barat mengadakan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kapasitas PKP.

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari yakni tanggal 4 sampai dengan 5 Maret 2016 bertempat di Hotel Jati Luhur, Purwakarta. Di ikuti oleh 117 peserta yang berasal dari 4 kabupaten kota yaitu Bekasi, Karawang, Subang dan Purwakarta.

Materi yang disampaikan antara lain, Prioritas Pengembangan Posayandu Tahun 2016 oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Ibu Gubernur Jabar Netty Prasetyani, Manajemen Pelatihan oleh Budi Setiadi, Metode Belajar dalam Pelatihan oleh Kementrian dalam Negeri Firman Siagian.

Dalam kesempatan Itu, Ibu Gubernur sangat berharap keberadaan PKP yang sudah di Rasakan manfaatnya oleh Masyarakat harus tetap ada.

“Karena intinya bukan pada siapa yang mencanangkan adanya PKP, tapi pada kebutuhan masyarakat,” katanya.

Harapan itu ternyata mendapat sambutan yang positif dari kepala BPMPD Provinsi Jawa Barat, yang memang membidangi dan mengurus administrasi PKP, Dede Rusdia. Ia menegaskan Bahwa PKP Wajib berlanjut, mengingat Pengabdian PKP kepada Masyarakat masih di butuhkan, di iringi dengan gemuruh tepuk tangan peserta pelatihan.

Salah seorang peserta pelatihan dari Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Utara Mulyadi (35) mengatakan, “Keberadaan PKP memang harus berlanjut, karena Kader Posyandu masih sangat membutuhkan Pendampingan.”

Dia menambahkan, “saya sebagai PKP tahu betul di lapangan, bahwa kader merasakan manfaat dengan adanya PKP, terutama di wilayah saya, kejadiannya banyak infromasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak sampai ke kader bila tidak ada PKP, belum lagi Dana Pemberdayaan Kader dalam bentuk pelatihan – pelatihan, itu harus mendapatkan perhatian Khusus dari PKP dan tentunya dari semua pihak yang peduli dengan keadilan,” ungkapnya. (Yahya)