Mahasiswa Bekasi Angkat Bicara Terkait Hari Paripurna Omnibuslaw 8 Oktober 2020

MAHASISWA BEKASI ANGKAT BICARA TERKAIT HARI PARIPURNA OMNISBULAW 8 OKTOBER 2020

Salah satu mahasiswa bekasi dengan panggilan Japong berasal dari mahasiswa UBJ angkat bicara terkait Sidang Paripurna Pengesahan Omnibuslaw cluster RUU Cipta Kerja yang terjadwal 8 Oktober 2020 nanti. DPR secara diam-diam justru gencar melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi covid-19 yang semakin buruk penanganannya, yang berakibat pada pemberhentian kerja (PHK) massal sementara korporasi besar terus mendapat suntikan stimulus.
“RUU Cipta Kerja di buat bukan untuk rakyat kecil, jadi harus untuk di basmi. Gerakan rakyat akan semakin besar jika DPR masih keras kepala untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja Tersebut. Ini menjadi suatu keganjalan bagi rakyat indonesia, apalagi dengan pembahasannya tersebut secara diam diam, kucing kucingan dengan rakyatnya sendiri” Ujar japong

keterbukaan informasi soal pembahasan sangat terbatas sementara penolakan yang datang dari berbagai pihak tidak didengar dan tidak diindahkan.
Keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini tercermin dalam ketiba-tibaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1 tadi malam, 3 Oktober 2020. Dalam sidang ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandagan umum di mana menghasilkan suara, 9 dari pandangan mini fraksi 7 diantaranya menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja sementara 2 lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak. Hadir 3 menteri sekaligus di Gedung Senayan, DPR RI di mana Meko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan pendapat mewakili pemerintah yang menunjukkan sudah tidak ada lagi keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang pengambilan keputusan tingkat 2, paripurna.
“Sikap Pemerintah dan DPR yang ngotot untuk meloloskan kontroversial tersebut semakin membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya. Dengan Omnibus Law, Pemerintah dan DPR dengan sengaja MENUMBALKAN nasib mayoritas kaum rakyatnya demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal. Jangan sampai ini kecolongan!!” Ujar japong dengan suara lantang

Sejak awal Omnibus Law dicetuskan Pemerintah, Setiap simpul rakyat dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap tegas untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan. Dalam pandangan saya, Omnibus law Cipta Kerja bukan hanya merugikan kaum buruh, namun juga merugikan kaum tani, masyarakat adat, pemuda, pelajar, mahasiswa, miskin kota, nelayan dan mayoritas rakyat kecil lainnya.
Alasan Pemerintah atas pembuatan Omnibus Law untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja jelas keliru besar. Sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Ini menjadi hal yang lucu sekali, Jangan sampai rakyat kecolongan kembali jangan sampai tertindas kembali. Mari kita buat suara satu komando untuk menolak omlibuslaw tanggal 8 oktober 2020 nanti, kita buat gerakan besar sehingga DPR dan PEMERINTAH membatalkannya!!! Jangan sampai akan ada pertumpahan darah dengan rakyat indonesia sendiri” Ujar japong kembali

Akan menjadi gerakan besar di beberapa hari ke depan yang akan menggruduk gedung DPR RI, Beberapa Daerah sudah berteriak untuk menolak Omnibuslaw Secara keseluruhan karena sangat merugikan rakyat kembali.