Kopri PK PMII Inisa Cabang Kabupaten Bekasi Selenggarakan Seminar Kopri

Sabtu, 15 Agustus 2020 KOPRI PK PMII INISA Cabang Kab. Bekasi. Menyelenggarakan Seminar untuk merefleksikan HUT RI ke-75, dikantor PT Risalah Madinah Metland Tambun, Bekasi.

Seminar yang bertemakan “Sudahkah Perempuan Indonesia Merdeka Sepenuhnya?” dihadiri 40 orang secara offline dan 50 orang secara online (baik via youtube atau Instagram).

Hampir 75 tahun Indonesia merdeka, perempuan Indonesia masih kerap mengalami perbudakan, diskirminasi, bahkan menjadi kekerasan karena faktor gendernya.

Merdeka yang dimaksud pada tema ini memiliki dua artian; Umum, kebebasan dan kesejahtraan, yakni merdeka berarti terlepas dari semua terbelenggu kehidupan sebagai pribadi dan sebagai bangsa. Khusus, terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan.

Perempuan, dikatakan belum merdeka jika masih mengalami eksploitasi , dan kekerasan atas tubuhnya, aktualisasi diri dalam hal ekonomi, politik bahkan sosial budaya tidak tercukupi, pengembangan diri dalam hal pendidikan, skill, dan keterampilan terhambat.

Hampir 75 tahun Indonesia Merdeka, namun perempuan kerap kali masih menjadi korban kekerasan. Terlansir dari data Komnas Perempuan, hampir sepanjang tahun mengalami peningkatan data kekerasan seksual terhadap Perempuan Indonesia. Kasus diantaranya yakni, pemerkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual , dan penyiksaan seksual. Ditambah lagi, kapitalisme yang menempatkan Perempuan lebih sebagai obyek seksual dan objek ekspoitasi untuk kepentingan bisnis. Demi mengejar keuntungan, kapitalisme memperdagangkan tubuh perempuan melalui industry pornografi, iklan komersial, industry hiburan (musik, film, sinetron) dan insutri mode pakaian.

Hj Vera Susanti, M.pd., ketua Muslimat NU Kab. Bekasi dan ketua GOW Kab. Bekasi sebagai narasumber mengatakan “Memang Indonesia pada saat ini sudah merdeka walaupun sedang dalam proses. Masih harus terus diperbaiki walaupun sudah kearah sana, baik perempuan di wilayah publik maupun di wilayah politik, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah harus menerima pemikiran dari peran wanita.

Beliau juga mengatakan, keterwakilan perempuan yang mengalami penderitaan, permasalahan perempuan itu adalah kita sensivitas kita kepada hukum adalah perempuan, maka sangat perlu disahkannya RUU PKS sebagai payung hukum bagi hak kemanusiaan yang menaungi hak perempuan sebagai manusia didalamnya.

Harapan panitia, pasca adanya seminar ini, bukan hanya negara yang dapat mengupdate hukum untuk lebih melihat dampak dan kasus yang melanda di masyarakat. Namun, kita semua bisa berupaya menjadi perempuan yang mencetus peradaban dengan melawan kontruksi sosial yang sudah mendarah daging di masyarakat, bahwa kehadiran seorang perempuan hanya ditakdirkan di tiga tempat; dapur, sumur,dapur.
Penulis: Reesti M.P.P.S.