Jelang Aksi Tolak RUU HIP, Sejumlah Advokat Datangi Mabes Polri

Publikjurnalisik – Tim Advokasi Forum Kedaulatan NKRI, dipimpin oleh Ustd. Adang Suhardjo, SE, beraudensi kepada pihak Mabes Polri, Selasa (14/7/2020). Wadir Badan Intelkam Brig.Jend Pol. Antoni Siahaan, dan Bidang Politik Kombes. Pol. Harianta, berkenan menemui rombongan.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan beberapa hal, diantaranya bahwa sehubungan dengan timbulnya gejolak yang cukup masif dalam masyrakat, yaitu perihal reaksi penolakan proses RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) oleh DPR RI, maka Badan Intelkam Polri perlu merespon kondisi tersebut dengan serius.

Bahwa sesuai dengan UU No.27 thn 1999, tentang perubahann KUHP terkait dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, terutama pasal 107a, psl 107c huruf b, pasal 107 d pasal 107e huruf a Materi dari ketentuan tesebut pada intinya adalah adanyanya perbuatan menyebarkan atau mengembangkan, dan juga dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila dengan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme.

Seperti disebutkan dalam pasal 6 (ayat 1) RUU HIP, adanya penyebutan sendi pokok Pancasila adalah Keadilan Sosial. Klausul tersebut juga terhubung dengan pasal 7 RUU HIP, menyebutkan antara kain bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila (Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, serta Ketuhanan yang Berkebudayaan) , yang terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong. Perihal gotong royong bermakna penyatuan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, yang dikenaal dengan Nasional, Agama dan Komunis (Nasakom).

Ideologi suatu negara secara hirarki penetapannya semestinya melalui TAP MPR, bukan hanya berdasarkan Undang-undang belaka. Proses pembahasan RUU HIP secara ideologis, sisiologis, yuridis dan yuridis sejak awal prosesnya adalah cacat secara hukum. Secara contrario ada indikasi dan bau komunis dalam substansi dan materi RUU HIP. Demikian halnya secara konteks pidana, patut diduga adanya indikasi penyelundupan hukum dan penyusupan kelompok kiri (smugling law/idea).

Demikian halnya jika mengacu pasal 156a KUHP, RUU HIP psl 6 (ayat 1), jelas ada unsur penghinaan, pelecehan atau meremehkan suatu agama (Islam), karena akan mengganti kedudukan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Sila Keadilan Sosial.

Secara materiil adanya pemberitaan bohong (pasal 14 ayat 1, KUHP) perihal keadilan sosial sebagai substansi sendi pokok Pancasila yang menggantikan Ketuhanan Yang Maha Esa, secara materiil faktanya memang telah membuat keresahan dan keonaran yang luas di masyarakat. Dengan demikian pembahasan rumusan RUU HIP tersebut bisa terkait dengan pasal 55 (ayat 1) KUHP karena adanya keterlibatan satu pihak dengan pihak lainnya.

Bahwa oleh karenanya Forum Kedaulatan NKRI, berkeberatan jika RUU HIP tetap diproses menjadi Undang- Undang, karenanya harus dihentikan walaupun dengan merubah judulnya.

Audensi kepada Mabes Polri (Badan Intelkam) tersebut, juga diikuti oleh anggota Forum Kedaulatan Lainnya antara lain ; Kol.Purn. TNI Sugeng Waras, Djoko Edhi, SH, Rizal Fadilah,SH, May.Jend.TNI. Purn. Deddy S Budiman, Radhar Tribaskoro, SE, Bennie Akbar Fatah.

“Masukkan tersebut adalah sebagai kontrol kepada Polri, mengatakan bahwa kita masih tetap percaya kpd dasar neg kita Pancasila bukan Trisila atau Ekasila, galakkan kembali P4,” Brig. Jend. Pol Antoni Siahaan, menanggapi.

sumber: Tim Advokasi – Adv. Djudju Purwantoro / Fikri