Waspadalah dengan Anies Baswedan!

Pemprov DKI Jakarta baru saja berhasil menggelar pawai peringatan tahun baru 1 Muharram 1441 Hijriah. Acara tersebut merupakan rangkaian dari Jakarta Muharram Festival 2019.

Hanya Baru pada kepemimpinan Gubernur Anies R Baswedan acara tersebut digelar dengan sangat meriah dan disiarakan secara oleh salah satu stasiun tv swasta.

masarakat sangat antusias menyaksikan dan menyambut pawai obor. Mereka yang datang bukan hanya warga jakarta namun juga kota-kota penyanggah ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor bahkan juga ada dari sejumlah luar jabodetabek. Acara dimeriahkan oleh marching band dan marawis, dari kawasan Monas,sampai ke Jalan Thamrin, dan Sudirman.

Pawai obor selama ini menjadi salah satu identik dengan kegiatan umat Islam untuk menyambut berbagai hari-hari besarnya.

“Hatters Anies di medsos Membully”.

Di media sosial para pembenci (hatters) Anies membulinya habis-habisan. Apalagi ada kegiatan Shalat maghrib berjamaah pula di Bundaran Hotel Indonesia.

Namun masyarakat justru menyambut antusias dan memuji habis kegiatan ini. Bagi umat Islam, khususnya warga Betawi, roh kota Jakarta seakan kembali.

Kegiatan serupa dalam beberapa tahun terakhir, mulai tersingkirkan. Kalah jauh dibanding peringatan Tahun Baru Masehi. Belakangan yang sangat mencolok adalah peringatan Tahun Baru Cina, Imlek.

Menyaksikan langkah-langkah Anies dalam membenahi ibukota termasuk menghidupkan kembali tradisi lama, tidak sedikit pengamat menghubung-hubungkan pemindahan ibukota dengan posisinya sebagai Gubernur DKI.

Apa hubungannya pemindahan ibukota dengan Anies?

Ada rivalitas serta benturan kepentingan antara Presiden Jokowi dan kelompoknya, dengan Anies Baswedan. Oleh Karena itu, ibukota Indonesia harus secepatnya dipindah dari DKI Jakarta ke daerah lain. Adapun Targetnya mempreteli peran dan kewenangan Anies sebagai gubernur ibukota negara.

Kepentingan-kepentingan pemindahan Ibu kota dari DKI Jakarta
Yang pertama dari sisi presiden Jokowi.

Pemindahan ibukota sesegera mungkin dari Jakarta akan membuat Anies Baswedan tak lagi menjadi bayang-bayang Jokowi. Tidak lagi ada matahari kembar.

Dengan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tak bisa dipungkiri Anies adalah pejabat publik kedua yang paling populer di negeri ini setelah Jokowi.

Berbagai keputusan serta langkahnya dalam membenahi problem perkotaan Jakarta, membuat Anies sangat populer. Di bawah kepemimpinan Anies, Jakarta menuai berbagai penghargaan tingkat lokal dan internasional.

Jakarta baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari tiga kota di dunia yang berhasil membenahi sistem transportasi dan mobilitas kota. Penghargaan diberikan pada ajang Sustainable Transport Award (STA) 2019 yang digelar di Forteleza, Brazil. Padahal selama ini transportasi dan mobilitas kota menjadi salah satu masalah terbesar di ibu kota NKRI ini.

Banyak masarakat yang secara bercanda menyebutnya sebagai “Gubernur Indonesia” gara-gara Mendagri Tjahjo Kumolo keseleo lidah.

Sebagai daerah Khusus Ibukota, menyebabkan Jakarta mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain.

Status dan kewenangannya yang membuat perbedaan dengan gubernur daerah lainnya. Termasuk juga jika disandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, ataupun Daerah Istimewa Aceh.

Tak heran Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ketika menjadi gubernur DKI pernah mengklaim, posisinya setara dengan menteri.

Dengan pemindahan ibukota, maka Anies akan kehilangan semua keistimewaan itu. Statusnya sama dengan kepala daerah lain. Jakarta ada kemungkinan akan dipecah-pecah menjadi beberapa daerah tingkat dua. Posisi walikota dan bupatinya menjadi lebih otonom.

Selaku gubernur, secara berkala Anies harus berurusan dengan kementerian di Ibukota. Statusnya menjadi “orang daerah” yang lapor ke pusat.

Jadi pemindahan ibukota ini menjadi semacam kudeta tidak berdarah terhadap Anies.

Yang kedua dari sisi Ahok, sekutu dekat Jokowi.

Pemindahan ibukota menghidupkan kembali mimpi lamanya menjadi penguasa di ibukota. Dia tak perlu menjajakan diri menjadi Walikota Surabaya, atau Gubernur NTB.

Secara perhitungan politik, sebelum Pilkada DKI 2017 langkah Ahok sebagai Gubernur DKI (2017-2022) nyaris tak terbendung. Namun gara-gara tersandung penistaan agama, semuanya berubah total.

Ahok dikalahkan Anies. Percobaan dan skenario politik etnis Cina yang disokong penuh oleh para taipan baik finansial ataupun dukungan politik, menjadi gagal bahkan bisa dikatakan berantakan.

Andai saja ahok memenangkan Pilkada DKI 2017, besar kemungkinan dia akan digandeng Jokowi sebagai cawapres. Bukan Ma’ruf Amin. Dengan posisi sebagai wapres, peluang Ahok mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 terbuka lebar.

Sayang eksperimen dan skenario politik yang berjalan sangat mulus, hasilnya sudah berada di depan mata itu, tiba-tiba menjadi luluh lantah bak kapal pecah.

Anies yang menjadi Gubernur DKI. Dialah sekarang yang paling berpeluang menjadi kandidat presiden. Bukan Ahok. Karena itu langkah Anies harus segera dibendung. Potong di tengah jalan.

Ketiga dari kepentingan para taipan dan pengembang.

Pemindahan ibukota membuka peluang para taipan dan pengembang raksasa untuk kembali menguasai lahan di jantung ibukota.

Mereka sudah lama menimbun harta karun. Tinggal menggalinya. Sebagian besar dari mereka sudah menguasai lahan yang akan menjadi ibukota baru.

Di Jakarta lahan sudah habis mereka kapling. Sebagian mulai menggarap daerah pinggiran, seperti Lippo di Karawaci, dan Meikarta. Atau kelompok Ciputra dan Sinar Mas yang menguasai kawasan Serpong.

Pastinya hasilnya tidak segurih bila menguasai lahan di jantung ibukota seperti dinikmati kelompok Agung Podomoro, Agung Sedayu, Artha Graha Group dll.

Bisnis reklamasi yang mereka kembangkan di Pantai Utara Jakarta gagal total. Proyek bernilai ratusan trilyun itu izinnya dibatalkan Anies. Padahal di masa Jokowi dan Ahok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikit pun.

Kemarahan dan kebencian mereka kepada Anies, sampai ke ubun-ubun. Eksperimen politik mereka menguasai Indonesia. Menyatukan penguasaan ekonomi dan politik di satu tangan, gagal di tengah jalan. Keuntungan ratusan trilyun mereka tenggelam pula di laut Utara Jakarta.

Oleh Karena itu pemindahan ibukota sudah sangat mendesak. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Kompensasi bagi para taipan yang selama ini mendukung penuh Jokowi harus segera dikembalikan.

Seperti pernah disampaikan oleh Ahok saat menjadi Gubernur DKI, Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden, tanpa bantuan pengembang. Jelas itu tidak gratis, istilahnya tidak ada makan siang gratis.

Fakta membuktikan bahwa pemerintah indonesia tidak punya dana cukup dari APBN untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta, itu bukan masalah besar. Justru disitulah kartu asnya.

Konsorsium para taipan dan pemerintah Cina pasti dengan senang hati menyediakan dananya. Apalagi seperti dikatakan Menteri PPN/kepala Bappenas, Bambang Soemantri Brojonegoro pemerintah akan seminimal mungkin menyediakan anggaran untuk pembangunan ibukota baru.

Seluruhnya mengandalkan pihak swasta, dengan skema availability payment. Swasta yang membangun dan pemerintah sebagai pemilik lahan, menyewa. Setelah masa konsesi selesai selama 20 tahun, gedung itu akan menjadi milik pemerintah.

Skema ini mirip dengan BOT (Build Operate Transfer). Bedanya skema ini lebih pasti. Dana pengembang pasti akan kembali. Pemerintah dipastikan akan menyewanya.

Sementara pada BOT, si pengembang menawarkan sewa ke pihak lain, atau memanfaatkan gedung itu sendiri.

Ibarat mendapat rezeki nomplok pengusaha mana yang tidak senang mendapatkanya?

Tapi tenang dulu. Itu skenario penguasa, skenario para taipan. Belum tentu bisa terwujud.

Kalau boleh memberi masukan. Maka belajarlah dari Jakarta. Belajarlah dari kekalahan Ahok. Tidak semua skenario yang dirancang dengan sangat sempurna, akan berhasil.

Ada campur tangan “kekuatan” lain. Kekuatan di luar kemampuan manusia. Kekuatan berupa takdir.

Masih ingatkah pada Juli 2016 Anies Baswedan dicopot sebagai Mendikbud? Kalau melihat kinerja Anies tak ada alasannya bagi Jokowi mereshufflenya.

Menurut kabar justru performance Anies yang mencorong menjadi salah satu penyebabnya. Anies dianggap menjadi ancaman bagi Jokowi. Matahari kembar di indonesia.

Kurang dari setahun kemudian, pada April 2017 Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Dengan posisi itu dia justru semakin bersinar terang, dan benar-benar muncul dua matahari di Ibu kota negara indonesia. Yang satu di Jalan Merdeka Utara (istana), dan satunya lagi di Jalan Merdeka Selatan (Balaikota DKI).

Jangan-jangan “pemecatan” Anies jilid II dengan cara memindahkan ibukota, justru malah akan membuka takdirnya terpilih menjadi kepala negara.

Tak ada yang pernah tahu perjalanan hidup dan takdir seseorang. Maka waspadalah dengan Anies Baswedan.

4 september 2019

Oleh : fikri fauzi (pengamat politik)