Himapindo Bersama KPPU Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Kemitraan

Author: Share:

Karawang, Publikjurnalistik.org – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Sosialisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Kemitraan di Hotel Grand Citra Karawang, Dusun Badami, 006/002 Margakarya – Telukjambe Barat, Karawang Barat. Kamis, 14/3.  Pada acara tersebut dihadiri oleh Rieke Diah Pitaloka selaku Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, perindustrian, perdagangan dan investasi, Charles Pandji Dewanto Sekjen KPPU, Taufik Arianto Biro Hukum dan Humas, Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) Jawa barat serta sejumlah aktivis pengusaha muda Karawang.

Dalam sambutannya Sekjen KPPU, “Tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 yaitu: 1) Menjaga kepentingan umum & menigkatkan efisiensi ekonomi. 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. 3) Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha”.

Charles Pandji Dewanto menambahkan, “Ketika ingin melakukan hubungan kemitraan alangkah lebih baiknya selalu ada hitam diatas putih”. Dengan adanya hitam diatas putih maka masing-masing pelaku usaha baik dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga apabila terjadi masalah KPPU bisa menentukan delik perkaranya. KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis, tandasnya.

Rieke Diah Pitaloka dalam sambutannya, “Kita seringkali lupa kalau UUD 1945 khususnya dalam pembukaan yang nantinya kemudian diperkuat dalam pasal 33 UUD 1945. Mengamanatkan sistem ekonomi Indonesia bukan bermadzhab liberal. Persaingan dengan konsep kemitraan simbiosis mutualisme saling menguntungkan, saling menguatkan ada keadilan disitu. Itulah yang menjadi salah satu sendi pokok dalam pancasila”.

“Garis-garis besar haluan ideologi pancasila yang bisa menjadi pegangan harus menjadi pegangan. 1) Untuk segenap elemen bangsa bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 2) Akan menjadi landasan perwakilan kebijakan keputusan pembangunan di berbagai sektor termasuk di bidang ekonomi. Dalam sistem pancasila ideologi pancasila tidak membedakan antara ekonomi dan politik. Kalau di sistem liberal itu lebih berat kepada sistem ekonominya sehingga tarung bebas. Lanjut ia.

Komisi VI DPR RI menambahkan, “Haram hukumnya didalam pancasila. Tidak boleh bahwa hak milik perorangan itu menjadi alat untuk mendominasi atau menindas pihak lain. Hak milik perorangan itu memiliki fungsi sosial”.

“Kalau mau berwirausaha ada kerjasama memang harus ada kerjasama dalam bentuk ikatan hukum. Ikatan hukum itu tertulis. Sesuatu bahwa suatu ujaran perjanjian tidak pakai tertulis itu tidak memiliki kekuatan hukum. Tapi ketika suatu ujaran sudah berupa teks tertulis maka tidak lagi otonom. Dia memiliki kekutan hukum tidak bisa dinterpretasikan suatu nama wae”. Pungkasnya

 

Share this...
Print this page
Print
  Next Article

Dorong Pelaku Usaha Makin Berkembang, Rumah Zakat Salurkan Program Bantuan Usaha di Tanjungsari

Lihat Berita Yang Lain