Menu Click to open Menus
Home » Berita » Diduga Rugikan Negara 164M, Puluhan Mahasiswa dan Pemuda Desak KPK Usut Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin

Diduga Rugikan Negara 164M, Puluhan Mahasiswa dan Pemuda Desak KPK Usut Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin

(108 Views) December 2, 2017 8:21 am | Published by | No comment

Publikjurnalistik.org, Jakarta – Walaupun hujan turun mengguyur Ibukota, puluhan mahasiswa dan pemuda dari Kabupaten Bekasi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang berada di Jalan Kuningan Persada Kavling K4, Jakarta Selatan. Kamis (30/11).

Korlap aksi, Jaelani Nurseha menyampaikan dalam orasinya, KPK saat ini adalah lembaga penegak hukum yang masih bisa diharapkan oleh masyarakat Bekasi, mengingat penegakkan hukum di kabupaten Bekasi sampai saat ini masih jauh dari harapan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kesenjangan sosial seperti kemiskinan sangatlah tinggi di kabupaten Bekasi.

“Bekasi punya 20 kawasan Industri dengan lebih dari 5.000 perusahan bonafit berdiri, namun faktanya hari berbanding terbalik dengan adanya 520ribu warga miskin di Bekasi. Salah satu indikatornya adalah salah kelola dan dibiarkannya kasus-kasus korupsi,” kata Jay sapaan akrabnya.

Lanjutnya, dalam orasi dia meminta KPK agar tidak masuk angin dalam menangani laporan elemen masyarakat terkait dugaan korupsi Sewa Lawan PT. YCH dan PT. HERO yang melibatkan Bupati Bekasi dan Kegiatan Pemeliharaan di Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

“Ketegaran dan Komitmen KPK adalah satu-satunya harapan kami untuk mengusut tuntas kasus sewa lahan yang mengakibatkan kerugian negara 164 milliar dan dugaan Korupsi Pemeliharaan di Bagian Umum SETDA Bekasi dengan kerugian 8 Milliar. Kami sudah kurang percaya sama Kejari Cikarang, makanya pak Risman kami laporkan ke KEJAGUNG atas perilakunya,” kata jay kepada media.

Perlu diketahui Berdasarkan laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) tertanggal 6 Juni 2017 terkait dugaan korupsi, kerjasama pengelolaan asset daerah antara Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan PT. Hero Supermarket dan PT. YCH Distripark Indonesia yang diduga telah merugikan Negara sebesar Rp 164 miliar.

Hal tersebut dikarenakan di dalam nota kesepahaman perjanjian kerjasama sewa lahan,  hanya dikenakan retribusi daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang besarnya Rp 2.500/meter/tahun dan biaya kontribusi sebesar 10%-15%.

Akan tetapi tidak menggunakan juga Perda Kabupaten Bekasi Nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah yang yang besarannya mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP).

Tak hanya itu,  dugaan korupsi puluhan kegiatan pemeliharaan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) Ulas Kriminologi Nasional (Ukirnas), diduga sedikinya Negara telah dirugikan sekitar Rp 8 miliar pada Tahun Anggaran 2016.

Salah satu contoh pemeliharaan rumah dinas Bupati Bekasi tahun anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 1,4 miliar, TA 2016 Rp 1,2 Miliar dan ditahun 2017 saat ini Rp 475 juta.

“Masa pemeliharaan rumah Dinas Bupati 1,4 Miliyar, padahal pembangunan Rumah Dinas Kapolres Bekasi 1 Milyar. Tidak masuk akal,” kata peserta aksi lainnya dalam orasi

Selain itu, Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler P Situmorang menjelaskan, pihaknya mendesak agar laporannya yang sudah diterima oleh KPK segera ditangani.

“Kami datang untuk mendesak KPK untuk segera ditangani kasus ini, agar tidak masuk angin,” ucap Hitler kepada awak media di halaman KPK. Kamis (30/11).

Lebih lanjut Hitler menjelaskan,  perbuatan melawan hukum yang merugikan negara ratusan miliar, terjadi dari tahun 2012 dilaporkan tahun 2017, yang artinya sudah berjalan selama lima tahun, namun malah tim telaah KPK melimpahkan ke bidang pencegahan.

“Bukankah bidang pencegahan itu fungsinya untuk melakukan pencegahan dengan cara antara lain sosialisasi maupun seminar agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum atau korupsi?,” kata Hitler seraya bertanya.

Oleh karna itu, kata dia, apa yang menjadi dasar pertimbangan tim telaah, melimpahkan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi bidang pencegahan.

“Saya berharap pimpinan KPK memberikan perhatian khusus pada kasus ini, agar masyarakat tidak berperasangka bahwa Neneng (Bupati Bekasi) berhasil menyuap ‘oknum KPK,” tandasnya.

Categorised in: ,

No comment for Diduga Rugikan Negara 164M, Puluhan Mahasiswa dan Pemuda Desak KPK Usut Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'